Honor untuk Tenaga Honorer

“Kenapa nggak jadi guru saja?”
“Nggak ah. Guru gajinya kecil.”

Di atas adalah sepenggal percakapan saya dengan seorang teman yang baru di wisuda. Banyak teman saya yang setelah lulus SMA menimba ilmu di jurusan pendidikan namun tak sedikit juga yang akhirnya membelot dari jalurnya. Ehm, maksudnya tidak jadi tenaga pendidik. Salah satunya teman saya itu. Dia lebih memilih kerja di kantoran dibandingkan menjadi guru. Gajinya kecil! Begitu alasannya.

Kata siapa gaji guru kecil? Gaji guru besar kok! Tapi yang sudah berstatus PNS dan dapat sertifikasi. Kalau masih berstatus honorer, gajinya jauh dari kata cukup. Seorang guru honorer harus puas dengan gaji disekitaran ratusan ribu bahkan puluhan ribu. Lebih parah lagi, ada teman saya yang ditawari untuk tidak digaji selama 3 bulan ketika melamar ke salah satu sekolah swasta. *Ngenes. “Ilmu itu nggak gratis!” sungutnya.

Dua minggu yang lalu, tepatnya tanggal 15 September, 6000 guru honorer memadati gedung DPR-RI. Pada intinya mereka menuntut kenaikan status dari honorer menjadi PNS.


Di Indonesia sendiri tenaga honorer digolongkan menjadi 3 kategori, K1, K2, K3. Honorer kategori 1 (K1) merupakan tenaga honorer yang pembiayaan honornya dibiayai langsung oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Adapun Tenaga Honorer K2 adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBD/APBN. Untuk tenaga honorer kategori 2 apabila ingin diangkat menjadi CPNS harus mengikuti tes seleksi terlebih dahulu. Selain itu, tenaga honorer yang diangkat selepas kurun 2005-2008 termasuk ke dalam tenaga honorer kategori 3 (non-kategori). Peluang tenaga honorer kategori 3 menjadi CPNS tampaknya jauh lebih sulit dibandingkan dua kategori sebelumnya. Jadi intinya, dulu tenaga honorer dijamin oleh pemerintah, sekarang pemerintah angkat tangan. Pantas saja, jika gajinya jauh dari kata layak.

Apakah tenaga honorer memang diperlukan?

guru honorer tanpa tanda jasa

 

credit

Tenaga honorer tak hanya guru, di instansi-instansi pemerintahan juga banyak.  Satu hal yang sama-sama mereka inginkan, yaitu diangkat menjadi PNS. Kalau masalah perlu atau tidak perlu, selama tenaga honorer masih ada, ya berarti tenaga mereka masih dibutuhkan. Apalagi guru. Saya yakin, di pelosok-pelosok sana masih banyak sekolah yang kekurangan guru. Tapi kalau tenaga honorer di instansi-instansi pemerintahan saya kurang yakin. Sering saya dengar kabar, bahwa banyak PNS yang tak jelas kerjanya. Datang ke kantor hanya setor muka dan absen saja. Padahal terima gaji utuh setiap bulan.

Kenapa harus jadi PNS sih?
Kenapa sih orang Indonesia banyak yang terobsesi menjadiz PNS? Mungkin jawabannya karena kehidupan mereka akan terjamin setelah jadi PNS. Kerja tak berat, gaji utuh setiap bulan, dapat dana pensiun pula.  Tak ada lika-liku ekonomi seperti profesi lain. Mending bermain aman kan? Hal ini terbukti, setiap musim tes CPNS pasti pesertanya membludak. Senggol sana senggol sini untuk lulus menjadi hal yang wajar. Meskipun persyaratan untuk bisa lulus test diperketat, tapi praktek kecurangan tetap saja ada. Al hasil banyak tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi tidak lulus tes, sedangkan tenaga honorer yang baru beberapa bulan bekerja bisa lulus.

Saat ini, para tenaga honorer juga perlu waspada. Karena ada wacana kalau penerimaan CPNS akan diperkecil. Alasannya karena terlalu banyak PNS yang membebani APBD. Di sumedang contohnya, 60% lebih APBDnya dialokasikan untuk menggaji PNS. Wah, untuk rakyatnya mana nih? Bagi daerah yang pendapat daerahnya kecil, tentu banyaknya PNS akan sangat membebani. Syukur-syukur kalau kinerja mereka bagus, kalau tidak? Rakyat kan yang rugi?

Lantas apa solusinya?
Untuk mengatasi penumpukan tenaga honorer ini, pemerintah ke depannya harus lebih selektif dalam menerima pegawai. Perhatikan keefektipan mereka. Dan yang paling penting, pemerintah harus segera menyelesaikan PR terbesarnya yaitu mensterilkan penerimaan PNS  dari praktek kecurangan. Ke depannya semoga pemerintah bisa menjamin kesejahteraan setiap warganya.