Aih! Lucunya Pemilu Kita

 

 

Pemilu sudah dua hari berlalu, hasil quick qount menunjukkan PDIP yang mendapat suara terbanyak disusul partai Golkar kemudian Gerinda. Indonesia me-merah euy! Sekarang pemberitaan di media lebih sering membahas tentang peta koalisi kedepan dengan mempertimbangkan perolehan suara sementara. Saya bukan hendak membahas peta koalisi. Di postingan kali ini saya hanya mau mengutarakan unek-unek hati tentang pemilu yang saya pikir sangat lucu ini. Kok lucu?

Postingan ini terilhami setelah mendengar percakapan ibu-ibu di teras tetangga tadi pagi. Rame. Mereka buka-bukaan tentang pilihan mereka di pemilu kemarin. Yang membuat lucu bukan hal ini sih, saya pikir terserah mereka mau merahasiakan pilihan mereka atau tidak. Hal yang lucu adalah alasan mereka memilih pilihan mereka di pemilu kemarin. Ternyataaaaaa, kebanyakan dari mereka memilih hanya modal coblos saja. Boro-boro memilih atas dasar hati nurani atau ideologis, mereka malah nggak tahu apalagi sampai kenal caleg-caleg yang tertera di kertas suara. Dan yang lebih parah lagi, ada seorang ibu yang dengan jujurnya mengatakan, bahwa dia tadinya akan mencoblos caleg yang membeli suaranya. Tapi katanya, setelah dicari-cari di kertas suara kok nggak ada namanya. Kayaknya ibu ini keblinger saking banyaknya nama caleg. Duuh gusti!

Masyarakat di desa, selama pengamatan saya, memang sedikit mendapatkan pendidikan tentang politik, khususnya pemilu kemarin. Yang mereka tahu, sebatas nyoblos kemudian kelingking menjadi ungu. Terbatasnya media sebagai sarana belajar, saya rasa menjadi penyebabnya. Mereka tak tahu harus memilih siapa untuk menjadi wakilnya di DPRD, DPR RI DAN DPD. Mereka hanya tahu caleg-caleg yang berasal dari daerah mereka, datang kepada mereka dengan membawa amplop, atau yang kebetulan lewat di kampung mereka saat konvoi kampanye. Apakah mereka tahu kredibilitas caleg-caleg itu? Tentu tidak.

Kan lucu, ya? Pemilu yang sering diidentikan dengan keberhasilan penerapan demokrasi di suatu negara, ternyata sangat jauh dari harapan. Banyak rakyat yang tak mengenal wakil-wakilnya di DPR, apalagi dengan diberlakukannya Dapil silang. Caleg A orang mana, tapi ada di dapil mana. Selain itu, banyak kecurangan yang mencoreng moreng wajahnya.Tak usahlah disebutkan satu persatu. Apa dengan pelaksanaan pemilu legislatif yang buruk ini bisa membawa perubahan bagi bangsa Indonesia ke depan?

Dalam demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu harus ada sebuah lembaga yang bisa mewadahi aspirasi rakyat. Dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan itu. Dalam islam, wakalah (perwakilan) hukum asalnya adalah mubah merujuk pada periatiwa Bai'at al Aqabah II. Rasulullah meminta kepada 73 orang laki-laki dan dua orang perempuan yang berasal dari Madinah agar memilih 12 orang naqib dari mereka yang akan menjadi wakil dari urusan mereka.

Hukum wakalah akan menjadi mubah selama syarat dan rukunnya terpenuhi.

Rukun wakalah ada 3

Yang pertama, dua pihak yang berakad, yaitu pihak yang mewakilkan (al-muwakkil) dan pihak yang mewakili (al-wakil).

Kedua, obyek akad, yaitu perkara yang diwakilkan oleh al-muwakkil kepada al-wakil.

Ketiga, bentuk redaksi akan perwakilannya (sighat tawkil).

Jika semua rukun itu ada, maka harus dilihat perkara atau amal yang didelegasikan oleh al-muwakkil kepada al-wakil, sebab sah atau tidaknya wakalah bergantung pada realita perkara atau amal ini.

Ketika kita mencermati salah satu tugas DPR yaitu legislasi yang artinya membuat Undang-undang. Maka, wakalah ini menjadi tidak dibenarkan. Apa sebab? Karena dalam islam yang berhak membuat hukum/aturan hanya Allah SWT. Kita bisa lihat fakta yang terjadi di Negeri ini bagaimana ketika manusialah yang membuat hukum. Kebanyakan dari kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan mereka semata. Adakalanya Undang-undang yang dikeluarkan bertolak belakang dengan kepentingan rakyat, dan adakalanya pula Undang-undang yang dihasilkan anggota dewan, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Sebut saja Undang-undang pornografi dan pornoaksi.

Finally, wakalah dalam sistem demokrasi jelas tidak diperbolehkan. Karena dalam islam, para wakil rakyat bertugas menjalankan hukum, bukan membuat hukum.

Semua hal pada akhirnya akan kembali lagi pada kita. Apa kita mau terus berharap akan adanya perubahan dari demokrasi dan pestanya? Atau berharap ada jalan lain yang lebih baik. Sebagai seorang muslim saya yakin, hukum islamlah satu-satunya yang layak untuk diterapkan ditengah-tengah kehidupan kita. Whatever, orang menganggapnya utopis, sistem diktator, kuno, tidak bisa diterapkan di Indonesia yang majemuk atau alasan yang lebih ekstrim lainnya. But I'm sure, Allah tak akan pernah menyalahi janjiNya.